Jakarta - Masih banyak masyarakat atau pelaku usaha mikro yang terjerat jebakan rentenir. Hal ini seharusnya bisa menjadi kesempatan bagi Bank Perkreditan Rakyat BPR untuk mengembangkan bisnis dan usaha. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, masyarakat atau pelaku usaha mikro ini yang suka meminjam uang di rentenir ini sebenarnya pasar yang besar bagi BPR. Dedolarisasi Bukan Isu Baru, Kenyataannya Dolar AS Memang Terlalu Kuat LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan 4,25 Persen Soal Gagal Bayar Utang AS, Kepala LPS Kita Lebih Pintar Sedikit daripada Amerika "Kita lihat rentenir masih menguasai ekonomi Indonesia, masih banyak sekali. Artinya selama itu rentenir ada, maka BPR masih akan dibutuhkan," ucapnya kepada awak media dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 26/5/2023. Selain itu, Data Otoritas Jasa Keuangan OJK juga mencatatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Indonesia masih perlu untuk didorong lebih tinggi. Menurutnya, ini menjadi peluang emas bagi usaha BPR untuk terus berkembang dengan terus mengedukasi masyarakat agar mengakses pinjaman melalui lembaga keuangan yang terpercaya dan berizin. "Jadi, mereka BPR kalau mau mengajari masyarakat kelas bawah yang membutuhkan dengan tekun lebih, di mana literasi masih rendah. Ruang pertumbuhan BPR mereka masih cukup besar," ungkapnya. Terkait fenomena maraknya unit BPR yang mengalami kebangkrutan, dinilai akibat ketidakmampuan pengelolaan bisnis. Antara lain ketidaktepatan dalam melakukan perhitungan hingga tidak menjalankan bisnis secara pruden berhati-hati. "Jadi, kalau mereka menjalankan bisnisnya secara pruden dan hati-hati harusnya peluang mereka untuk tetap tumbuh dengan pesat masih terbuka besar. Apalagi kalau kita lihat inklusi keuangan masih pada level yang bsia ditingkatkan lagi," jelasnya. Mau Naik Kelas, Digitalisasi BPR Masih Terganjal MindsetIlustrasi bank Sumber IstockphotoSebelumnya, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Perbarindo terus berupaya untuk melakukan digitalisasi pada Bank Perkreditan Rakyat BPR, yang kini telah berganti nama jadi Bank Perekonomian Rakyat BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah BPRS. Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah menjelaskan, tantangan mendasar yang dihadapi oleh industri BPR dan BPRS tatkala berkeinginan menerapkan digitalisasi, dimulai dari pola pikir mind set. Pasalnya, keterbatasan yang dimiliki yaitu keterbatasan modal, infrastruktur dan SDM yang belum memiliki pengetahuan yang memadai. "Pola pikir ini yang akhirnya membelenggu dan mempengaruhi upaya transformasi digital. Untuk itu, forum seperti ini bagi Perbarindo sangat penting dan strategis guna meningkatkan kapabilitas serta kompetensi SDM BPR dan BPRS, pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri," ujar Tedy dalam sesi seminar nasional di Jakarta, Selasa 11/4/2023. Menurut dia, industri BPR dan BPRS harus mampu memenuhi preferensi nasabah terhadap layanan perbankan ke depan. Layanan yang lebih mengutamakan kecepatan, kemudahan, keamanan dan dapat bertransaksi tanpa dibatasi ruang serta waktu, tentu menjadi harapan bagi BPR dan BPRS untuk mewujudkannya. “Kami sadari, kebutuhan masyarakat semakin berkembang, di sisi lain kami juga terus berupaya mencari solusi yang efektif, efisien, dan aman dalam penyediaan teknologi bagi BPR, BPRS. Salah satu upayanya yaitu menjalin sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Tentunya dengan model bisnis yang saling melengkapi, menguntungkan dan mendorong tumbuh bersama. Sehingga dampak akhirnya, masyarakat yang dilayani lebih mudah, cepat, dan aman," ungkapnya. Upaya memenuhi kebutuhan konsumen membutuhkan penguatan pengelolaan terhadap data, model bisnis, regulasi, dan teknologi. Tedy menilai, keempat bidang terpenting ini tidak memungkinkan untuk dikuasai dalam jangka waktu yang singkat. Peningkatan Daya SaingSementara peningkatan daya saing sangat mendesak untuk dilakukan agar tidak kehilangan momentum. Untuk itu, upaya mentransformasi BPR dan BPRS tidaklah dapat dilakukan secara optimal tanpa melibatkan semua aspek yang saling mendukung satu dengan lainnya. Aspek-aspek yang dimaksud antara lain, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan produk dan layanan, perbaikan tata kelola, manajemen risiko, pemenuhan ketentuan, penyempurnaan infrastruktur teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen. Dalam upaya penguatan SDM, khususnya peningkatan kapasitas dan kompetensi digital SDM memang telah menjadi agenda besar Perbarindo. "Perbarindo memang berkomitmen untuk terus berupaya membawa BPR dan BPRS naik kelas, sesuai yang telah tercantum dalam Program Kerja Perbarindo Tahun 2022-2026. Program tersebut antara lain dalam pengembangan digitalisasi BPR yaitu BPR e-Cash dan pengembangan core banking system CBS melalui kerja sama dengan pihak ketiga," sebutnya "Pengembangan SDM juga diperkuat dengan menuntaskan penyusunan modul untuk sertifikasi staf supervisor dan pelaksana. Sehingga akan mempermudah BPR dan BPRS untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan wawasan," pungkas Tedy. Infografis Persaingan Ketat, Ekosistem Bank Digital Harus Kuat Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
PemberiPinjam Uang Pribadi di Jakarta Pusat 1. Teman atau Keluarga 2. Bank Terdekat di Jakarta Pusat 3. Lembaga Keuangan Yang Bukan Bank 4. Koperasi Simpan Pinjaman 5. APK Pinjaman Uang Online 6. Pegadaian Sekitar Jakarta Pusat Tempat Pinjaman Uang Tanpa Jaminan di Jakarta Pusat Pinjaman Uang Cicilan Tiap Perbulan di Jakarta Pusat
Alasan utama mengapa warga masyarakat mau berhubungan dengan rentenir tersebut adalah karena terpaksaJakarta ANTARA - Kepolisian Republik Indonesia secara terstruktur, sistematis, dan masif mulai memberantas mafia jaringan pinjaman daring atau dikenal juga sebagai pinjaman "online" pinjol ke berbagai tempat mengingat sepak terjangnya sudah meresahkan. Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran agar mengambil sikap tegas di lapangan untuk mengusut kasus pinjol hingga tuntas, serta memproses hukum terhadap pelaku yang dinilai merugikan masyarakat. Sudah banyak masyarakat menjadi korban atas modus pinjol ini. Masyarakat tentu berharap Polri segera memberantas mafia pinjaman daring sampai ke pimpinannya atau pemilik usaha. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember Hardi Rofiq menceritakan kalau dirinya telah mencoba menjajal sendiri bagaimana praktik bisnis yang dilakukan oleh jasa pinjaman daring di daerah atau di wilayah kerjanya. Baca juga Polrestro Jakbar tangani dua laporan kasus pinjol yang resahkan warga "Bagaimana sadis dan tidak manusiawinya praktik pinjol ini, bak drakula. Jika orang meminjam Rp1 juta maka yang bersangkutan hanya menerima sekitar Rp700 ribu karena telah dipotong terlebih dahulu sekitar 30 persen dan si peminjam harus membayar Rp56 ribu per hari," tutur Hardi. Tak hanya itu, debitur saat menerima kredit juga tidak mendapat kejelasan mengenai tempo atau jangka waktu peminjamannya. Praktik peminjaman dengan hitung-hitungan serupa juga banyak terjadi di daerah lain, baik secara daring maupun cara lainnya. Anwar Abbas, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia mengatakan aksi ini mengingatkannya dengan praktik pinjam empat dibayar enam. Jadi kalau ada orang yang meminjam Rp400 ribu, maka mereka harus dibayar dengan Rp600 ribu dalam masa 10 pekan. Ini berarti pihak si peminjam rentenir telah membebankan bunga kepada yang bersangkutan sekitar 50 persen untuk waktu 10 minggu atau 70 hari. Baca juga Pinjol ilegal di Cengkareng jerat nasabah dari media sosial Jadi kalau pinjaman ini rentang untuk masa satu tahun, berarti tingkat suku bunga pinjamannya adalah sekitar 250 persen setahun. Alasan utama mengapa warga masyarakat mau berhubungan dengan rentenir tersebut adalah karena terpaksa sebab tidak ada lembaga keuangan baik bank atau non bank serta sanak saudara dan handai taulan yang mau meminjamkan uang tunai karena mereka tidak punya jaminan atau "collateral". Pihak rentenir dalam memberi kredit tidak mensyaratkan agunan dan prosesnya juga sangat cepat. Begitu yang bersangkutan mengajukan pinjaman, ketika itu juga uang tersebut diberikan. Apabila tenggat waktu pembayaran terlewati maka si rentenir tidak marah-marah, cuma mereka akan mengenakan denda kepada peminjam. Apabila utang semakin membesar barulah rentenir tersebut menyita satu persatu aset debitur. Dan di situlah isak tangis mulai terjadi. Keadaan seperti ini mirip dengan kasus pinjaman daring yang terjadi akhir-akhir ini. Unit Kriminal Khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penggerebekan kantor sindikat pinjol di Kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, pada Rabu 13/19/2021. ANTARA/HO Polres Metro Jakarta Pusat Sebar ancaman Karyawan kantor di area Ruko Gading Bukit Indah, Jalan Raya Gading Kirana, Kelurahan Kelapa Gading Barat sekitar pukul WIB gelagapan saat polisi menggerebek ruang kerja mereka. Penggerebekan dilakukan karena adanya laporan masyarakat kepada polisi adanya perusahaan yang berbisnis pinjaman dalam jaringan daring karena praktik penagihan utang yang dilakukan perusahaan itu sudah meresahkan masyarakat. Benar saja, petugas kepolisian berhasil memergoki kelakuan perusahaan teknologi finansial berinisial PT AIC di Kelapa Gading, Jakarta Utara Jakut yang mengunggah foto asusila untuk menagih utang kepada debiturnya. PT AIC diketahui menjalankan empat aplikasi pinjaman daring yang semuanya tidak berizin alias ilegal. Delapan ribu debitur sudah menjadi pelanggan mereka sejak perusahaan beroperasi tahun 2018. Baca juga Enam orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pinjol Cengkareng Pantauan ANTARA, ada tiga lantai ruko yang beroperasi. Lantai pertama berfungsi sebagai lobi yang dari luar tampak tertutup, lantai dua berfungsi sebagai tempat penagihan secara halus dan tempat pengingat reminder tenggat waktu peminjaman. Sedangkan tempat yang digunakan untuk penagihan dengan cara-cara kekerasan, pengancaman, dan pornografi itu ada di lantai tiga. Area kantor lantai dua tampak meja berderet berisi puluhan komputer yang tampak menyala, di layarnya terlihat daftar nomor WhatsApp korban beserta status pelunasan dan tenggat waktu pelunasan. Sementara di lantai tiga juga ada meja-meja berderet dan komputer yang menyala, namun tampak layarnya menampilkan halaman berbeda yakni foto-foto asusila milik korban yang diduga hasil olahan editing dan peminjam dengan status pembayaran tertunda. Di lantai inilah, empat orang yang bekerja dan saat ini sedang dimintai keterangannya lebih lanjut oleh polisi karena terbukti menebar ancaman kepada debitur yang menunggak pembayaran utang. Salah seorang karyawan berinisial S yang bekerja di bagian penagihan mengaku terpaksa melakukan segala cara, termasuk melakukan teknik olah foto untuk mengejar target dari bos perusahaan yang saat ini masih dalam pengejaran. Petugas kemudian menyegel kantor tersebut dan memasang garis polisi. Keempat karyawan perusahaan pinjaman daring tersebut juga kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keterangan awal dari empat karyawan tersebut, PT AIC memiliki 78 pegawai yang semuanya akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan. Namun tak semua fintech ilegal terpergok polisi karena sebagian masih menerapkan bekerja dari rumah work from home/ wfh. Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis kedua kanan menginterogasi pegawai PT Ant Information Consulting AIC saat penggerebekan kantor pinjaman online ilegal di Kelapa Gading, Jakarta, Senin 18/10/2021. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek tempat usaha pinjaman online ilegal yaitu PT Ant Information Consulting AIC yang kerap mengancam nasabahnya saat menagih utang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pras. Pinjaman meningkat Peminjaman uang secara daring ini kian meningkat di masa pandemi COVID-19 seiring dengan dengan sulitnya pelaku usaha terutama UMKM usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mendapatkan fasilitas kredit. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI mencatat pelaku UMKM mendominasi peminjam borrower di fintech lending atau disebut juga fintech peer to peer atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi LPMUBTI . Dominasi UMKM ini memberikan dua gambaran bertolak belakang. Positifnya, industri fintech ikut berperan penting menggerakkan ekonomi nasional dan menjadi jawaban pembiayaan digital di saat pandemi. Sedangkan negatifnya, fenomena ini menunjukkan kondisi keuangan masyarakat yang masih dalam kondisi penuh ketidakpastian. Berdasarkan data survei Asian Development Bank ADB pada 2020 terkait dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia, sebanyak 88 persen UMKM kehabisan kas atau tabungan, dan lebih dari 60 persen UMKM ini mengurangi tenaga kerjanya. Baca juga Polisi buru WNA diduga pemilik sindikat pinjol Cengkareng Padahal sektor UMKM adalah penyangga utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 57 persen terhadap produk domestik bruto PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja di Tanah Air. Oleh karena itu, jangan sampai tergiur tawaran fintech ini, karena awalnya mereka menawarkan pinjaman yang kelihatannya murah padahal itu merupakan perangkap. Selain itu sebagai perusahaan teknologi finansial, peningkatan kapabilitas juga diperlukan guna menjaga kepercayaan nasabah dengan selalu menjaga kerahasiaan data pribadi dan mengutamakan debitur yang betul-betul memiliki kemampuan bayar. Jangan baru belakangan risiko gagal bayar ditemukan, lalu etika pun dikesampingkan saat penagihan. Proses otomatisasi didasarkan pada kemampuan analisa "big data" dan pemanfaatan "machine learning", sehingga dari sisi nasabah, pengguna akan memperoleh keputusan pinjaman secara lebih cepat. Sedangkan dari sisi perusahaan peningkatan kapabilitas ini akan membuat proses penilaian risiko kredit juga lebih akurat. Baca juga Polda Metro amankan 4 karyawan pinjaman daring di Jakut Selain itu kepada masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan Regional I DKI Jakarta dan Banten membagikan tips agar terhindar dari penawaran pinjaman daring ilegal. Pertama, jangan tergoda dengan tawaran pinjaman daring ilegal dan perlu mencermati apabila tidak ada syarat agunan. Kedua, jangan mengklik tautan berisi penawaran pinjaman daring bodong yang diterima melalui pesan singkat SMS atau pesan berbasis aplikasi WhatsApp. Segera langsung hapus atau blokir dan paling penting cek legalitas perusahaan, apakah ilegal atau legal dengan menghubungi kontak OJK pada nomor 157 atau melalui pesan WhatsApp 081-157157157 atau melalui surat elektronik di konsumen Ciri-ciri pinjaman daring ilegal yang perlu diwaspadai di antaranya bunga denda tinggi yakni 1-4 persen per hari. Kemudian biaya tambahan cukup banyak biasanya sampai 40 persen dari nilai pinjaman. Tak hanya itu, jangka waktu pelunasan terbilang singkat dan tidak sesuai kesepakatan serta tidak memiliki alamat kantor yang jelas dan pengaduan konsumen. Kadang muncul permintaan akses data pribadi seperti kontak, foto, video, lokasi dan jumlah data pribadi lain digunakan untuk melakukan teror kepada peminjam yang gagal bayar, penagihannya tak beretika, seperti meneror, intimidasi dan pelecehan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri ekspose pengungkapan kasus jaringan pinjaman online ilegal di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat 15/10/2021. ANTARA/Laily Rahmawaty Editor Ganet Dirgantara COPYRIGHT © ANTARA 2021
Berbedalagi dengan rentenir, bunga yang ditawarkan oknum tersebut biasanya dihitung per hari hingga bisa mencapai 24% per bulan. Jika pinjam Rp 10 juta dalam jangka waktu 6 bulan saja, maka cicilan yang harus dibayarkan sekitar Rp 2,07 juta per bulan, berasal dari Rp 1,67 juta (pinjaman pokok) + Rp 400.000 (bunga per bulan).Jakarta Salah satu tantangan utama bagi pengembangan usaha mikro di Indonesia adalah akses permodalan. Saat ini, meski koperasi sudah sangat menjamur, tapi keberadaannya belum dapat menjadi solusi permodalan bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang akhirnya mencari permodalan ke rentenir. Direktur Pembiayaan dan Kerjasama, Pusat Investasi Pemerintah PIP Kementerian Keuangan Nur Hidayat mengatakan hingga kini belum banyak koperasi yang menawarkan pinjaman dalam skala kecil bagi pelaku usaha mikro. Lewat Mekaar, PNM Jauhkan UKM dari Jeratan Rentenir Menteri ATR Gadai Sertifikat Tanah biar Masyarakat Bebas dari Rentenir OJK Ingin Bank Wakaf Mikro Putus Mata Rantai Rentenir di Desa "Dengan portofolio kecil-kecil butuh keahlian sendiri. Ada koperasi syariah, tapi kita lihat portofolio kecil-kecil untuk membiayai mbok-mbok pelaku usaha mikro sedikit sekali. Portofolionya besar-besar 50 juta, 100 juta. Jadi dia tidak punya keahlian itu," kata dia di, Jakarta, Kamis 30/8/2018. Inilah yang menjadi penyebab masih banyaknya pelaku usaha mikro di Indonesia yang lebih memilih menarik pinjaman untuk modal usaha dari rentenir. "Kita turun, tanyakan, 75 persen responden katakan, mereka katakan meminjam ke Rentenir. Koperasi masih sangat sedikit," jelas dia. Dia mengatakan, meskipun praktik rentenir harus dilawan, tapi ada beberapa hal positif yang seharusnya dapat pelajari oleh lembaga penyalur modal, terutama terkait akses dan kemudahan memperoleh pinjaman. "Rentenir itu enggak pakai jaminan bapak ibu. Kalau dia pelaku usaha minta pembiayaan, minta sekarang, kasih sekarang. Nggak usah isi formulir, nggak usah di-survey, tapi lancar. NPL-nya nol koma. Kalau ada koperasi yang bisa begini, PIP akan hadir," tegas dia. Reporter Wilfridus Setu Umbu Sumber * Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini Tonton Video IniHal itu dilakukan karena dirinya terlilit hutang dua juta rupiah pada rentenir Lewat Mekaar, PNM Jauhkan UKM dari Jeratan RentenirMenteri BUMN Rini Soemarno berkesempatan menyapa langsung ratusan nasabah program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Mekaar di Tasikmalaya. Foto Dok Kementerian BUMNKementerian BUMN melalui PT Permodalan Nasional Persero atau PNM sedang gencar mengajak tumbuhnya perekonomian mikro. Salah satu program andalan mereka adalah Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Mekaar. Mekaar menyasar para perempuan berdedikasi tinggi dari keluarga pra-sejahtera yang ingin berbisnis. Tujuannya agar para perempuan bisa menunjang perekonomian diri dan keluarga sembari dibimbing oleh pemerintah. Pada pertemuan mingguan anggota Mekaar dari desa Pakemtegal dan Pakemgede, para ibu-ibu tampak serius menyimak laporan fiskal Mekaar daerah mereka. Namun, rasa kehangatan dan semangat camaraderie muncul kala mereka bertukar kabar mengenai bisnis. Pertemuan pada Kamis 9/8/2018 diadakan di rumah Santi Maryuni 41, peserta Mekaar asal desa Pakemtegal, Yogyakarta, yang memiliki bisnis makanan. "Makanan, katering yang kecil-kecilan. Awalnya dapat modal Rp 1 juta, sekarang modal Rp 2,5 juta," kata Santi. Ia bercerita, awalnya ikut menjadi anggota Mekaar karena diajak dan mereka ikut 'sekolah' pembinaan bersama Mekaar. "Saling mengajak satu sama lain. Ada perkumpulan dari PNM Mekaar. Caranya dijelasin, terus kita sekolah, diajarin janji, dan syaratnya," ucapnya. Suci Kesmiati 43, ketua Mekaar dari desa Pakemgede, menyebut mendapatkan modal dari Mekaar tidaklah sulit. Asalkan, calon anggota memiliki perencanaan dan potensi bisnis yang baik. Namun, pemeriksaan pada latar belakang calon nasabah tidak sebatas dalam bisnis semata, tetapi turut dicari tahu juga apakah orang tersebut pernah bermasalah di perkumpulan permodalan lain. "Kalau yang bermasalah dimasukin ke sini juga takutnya malah seperti itu. Kita ngambilnya yang rajin-rajin," jelas Suci yang memiliki bisnis gas. Ia pun berharap para wanita yang ikut Mekaar dapat konsekuen atas keanggotaan mereka. Di cabang Mekaar yang diikuti Suci, angsuran pertama bisa senilai Rp 2 juta dan angsurannya Rp 50 ribu setiap minggu. Ia menjelaskan, kebanyakan ibu-ibu di daerah Pakemtegal membuka bisnis makanan dan sayuran dan Pakemgede lebih variatif, seperti bisnis pakaian. Perempuan yang baru ingin membuka usaha tapi belum punya modal juga didorong meminjam ke Mekaar. Yang mengikuti program ini tidak harus bisnis yang sudah eksisting, melainkan tersedia bagi mereka yang sudah memiliki rencana. "Modal pertama boleh. Adik saya kemarin baru mau buka usaha, lalu saya ajukan. Makanya kemarin dia mau usaha pakaian, lalu saya ajuin, langsung boleh" ucap Suci yang menambahkan bahwa para peserta baru akan wajib melalui pelatihan terlebih dahulu.* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. RentenirHendak Tagih Utang. Insiden berdarah ini terjadi di Gang Sahdan, Kelurhan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (17/1) kemarin. Bermula ketika korban tewas, Namora Siregar JAKARTA, - Istilah rentenir barangkali sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Di beberapa daerah, profesi rentenir ini juga biasa disebut dengan tengkulak pemborong hasil panen, toke, ceti, dan lintah darah. Apa itu rentenir?Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Dikutip dari laman Sikapi Uang Otoritas Jasa Keuangan OJK, rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan melalui penarikan sejumlah bunga. Baca juga Rincian UMR Jakarta 2021 dan Daerah Sekitarnya Dalam banyak kasus, penagihan pinjaman dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh rentenir apabila peminjam mulai terlambat membayar cicilan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya jaminan atau agunan yang sebab itu, OJK sebagai otoritas keuangan, tidak merekomendasikan melakukan peminjaman rentenir. Rentenir sendiri memang menawarkan kemudahan dalam pinjaman. Berbeda dengan bank atau lembaga keuangan formal lain yang biasanya memiliki beberapa prosedur, rentenir adalah menawarkan kecepatan pencairan dana pinjaman. Selain itu, rentenir juga lazimnya tak membutuhkan barang agunan sebagai jaminan atas dana pinjaman yang diberikan. Baca juga Mengenal Apa Itu Margin dalam Bisnis dan Cara Menghitungnya Meminjam kepada rentenir tidak diperlukan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha lainnya. Karena prosesnya yang cepat dan mudah, pinjaman rentenir masih jadi pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana cepat saat membutuhkan uang, terutama untuk keperluan mendesak. Tugasnegara untuk membasmi pinjol ilegal yang sebenarnya ialah rentenir online. Publik berharap, sangat berharap, agar pihak kepolisian konsisten mencari dan menindak pinjol ilegal. Seluruh tindakan kepolisian itu harus berujung di pengadilan sehingga menimbulkan efek jera. Jangan sekali-kali memberi ruang dan peluang kepada para pelaku pinjol